Masyarakat Desa Sulit, Bantuan Dana Desa Provinsi NOL, LE : Harusnya Bisa Rp1 Miliar per Desa

By Redaksi SR 26 Jan 2018, 18:33:10 WIB Riau
Masyarakat Desa Sulit, Bantuan Dana Desa Provinsi NOL, LE : Harusnya Bisa Rp1 Miliar per Desa

Keterangan Gambar : ISTIMEWA


RENGAT (SUARARAYA.COM)-Program anggaran dana desa diharapkan bisa membangun ekonomi melalui masing-masing daerah. Bahkan dengan adanya dana desa bisa memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat desa itu sendiri. 

Untuk anggaran dana desa ini sudah diatur undang-undang tentang desa. Pemerintah daerah ternyata harus juga menganggarkan dana desa tersebut. Pasalnya, anggaran dana desa dari APBN belum maksimal menyelesaikan masalah pedesaan. 

Dalam hal itu 1/3 tanggung jawab pusat, 1/3 tanggungjawab provinsi, 1/3 tanggungjawab kabupaten. Sayangnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau belum terealisasi. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat desa ekonominya juga merosot saat ini.

Ini terungkap saat Anggota DPR RI, Lukman Edy bertemu masyarakat pedesaan, petani di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Jumat (26/1/2018).

Di tempat tersebut, banyak yang mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap nasib masyarakat pedesaan yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan. Khusunya perekonomian.

Juminten masyarakat Desa Titi Resak, Kecamatan Seberida, dia mengeluh sulit nya ekonomi saat ini. Ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual makanan kecil kecilan ini mengaku, susah sekarang ini pembeli kurang. 

"Pinjaman modal usaha juga tidak ada. Butuh perhatian dari pemerintah," ungkapnya kepada suararaya.com.

Hal serupa juga disampaikan, Suyono , untuk peminjaman modal usaha untuk perkebunan di pedesaan sulit sekali sekarang ini. Padahal, sambungnya, butuh dana untuk pergerakan usaha yang ada. 

"Semoga saja kedepan ada bantuan dana desa untuk pergerakan ekonomi masyarakat,"ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Lukman Edy yang juga mantan Menteri PDT ini, harusnya ada dana desa itu dari Pemerintah Provinsi Riau. Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Yang mana 10 persen hendaknya dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk desa.

Sesuai dengan ketentuan berlaku, wajib anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, untuk pedesaan guna peningkatan perekonomian masyarakat

Sebab, kata Lukman Edy yang juga Calon Gubernur Riau tahun 2018 ini, dana desa tersebut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui peningkatan lapangan kerja.

Program dana desa ini sebenarnya sudah ada sejak dirinya menjabat sebagai Menteri PDT. Sebenarnya, bisa saja Pemprov Riau bisa saja menganggarkan dana untuk pedesaan ini.

 Tapi, selama tiga tahun terakhir ada keluhan masuk tidak dianggarkan. Padahal itu penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan yang memang mmebutuhkan.

"Insya Allah kalau di izinkan Allah SWT menjadi Gubernur Riau Komitmen saya Rp1 miliar per desa itu nyata. Saya juga heran kenapa orang ragu. Anggarannya darimana. Kalau dihitung harusnya bisa dianggarkan Rp1,5 triliun per tahun untuk dan pedesaan,"jelasnya.

Lukman Edy menyenutkan, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, diharapkan dana desa ini mampu mengurangi kesenjangan sosial (gini ratio) di masyarakat. Gini ratio, menurutnya lagi, masih tinggi di pedesaan.***

 

Editor: Selamat

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment