KPK Lakukan Monitoring di Kepulauan Riau

Berita Terkait

• MANTAP, Kegiatan Penggalangan Dana DPD AJOI Kepri Untuk Sulteng Panitia Semakin Solid0
• AJO Indonesia DPD Kepri Peduli Bencana Alam Sulteng,Ayo Berbagi di Komplek Ruko Tunas 2 Blok 2 Batam0
• STOP Hoaks Bersama AJOI Kepri0
• Infrastruktur dan IT Jadi Kendala, Wisman Daerah Ini Menyaingi Bali0
• Kolonel Imam Teguh Santoso Lakukan Penghijauan di Mako Lantamal IV0
• Anak Kepri Bisa Ke AMERIKA, Manfaatkan Peluang Investasi Terbuka Lebar0
• Nama Lukman Edy Masuk Kandidat Bakal Diusung Demokrat Pada Pilgubri 20180
• MANTAP, Kepolisian Bintan Gagalkan Penyelundupan Bahan Baku PCC0
• MAU Coba Maling Ikan , 5 Kapal Asing Ditangkap0

Berita Populer

• Wakil Rakyat Dengar Ini, Calon Bidan: Jika Ingin Melahirkan Silakan ke Gedung DPR
• Gebrakan Kabareskrim Polri Menghantam Mafia Migas
• Allahuakbar, Takbir Berkumandang Saat Laskar FPI Diberangkatkan ke Donggala dan Palu
• Kediaman DH Disambangi KPK, Ada Apa?
• Lucu, Isi Ceramah UAS, Coblos Nomor....
• Mantap...KPK Bergerak, Tetapkan Tersangka Dugaan Suap Pengurusan Perkara di MA
• Ini Baru Kepala Daerah,Naik Pesawat Hercules, Pastikan Rakyatnya Ditenda Pengungsian
• Waduh, KPK: Ada Aliran Dana Dugaan Suap Proyek Jalan Mengalir ke DPRD Bengkalis
• Akhirnya, Ketua DPRD Ini Ditetapkan KPK Tersangka,Terkait Pengesahan APBD 2015-2018
• BARU Dilantik 12 Penyidik Muda KPK Langsung Kerja,Miliki Rekam Jejak MANTAP

TANJUNGPINANG (SUARARAYA.COM)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (25/3/2019) mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam kunjungan itu, KPK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem pencegahan korupsi terintegrasi di Kepulauan Riau.

Kegiatan dimulai pukul 14.30 WIB siang yakni koordinasi dan audiensi di Kantor Gubernur Kepulauan Riau yang akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajarannya. Koordinasi dan audiensi ini akan membahas hasil capaian Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) 2018 serta Entry meeting dan Rencana Program Korsupgah 2019 di Kepulauan Riau. 

Selain itu, KPK juga akan melakukan koordinasi tindak lanjut program optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan pada pukul 16.00 WIB di kantor BRK cabang Tanjung Pinang. Acara ini akan membahas evaluasi, permasalahan dan rencana program OPD tahun 2019

Di Kepulauan Riau, terdapat 8 sektor yang menjadi perhatian program pencegahan korupsi KPK yaitu:
1.    Perencanaan dan penganggaran APBD, 
2.    Pengadaan barang dan jasa, 
3.    Pelayanan terpadu satu pintu, 
4.    Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 
5.    Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 
6.    Dana desa, 
7.    Optimalisasi penerimaan daerah, dan 
8.    Manajemen aset daerah. 

Disamping itu, beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di tahun 2019 selain kedelapan sektor tersebut yaitu, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD.

Tidak ketinggalan, KPK juga akan menyampaikan tingkat kepatuhan LHKPN dan gratifikasi di Kepulauan Riau

KPK mendorong Pemerintah daerah di Kepulauan Riau untuk berkomitmen dan konsistensi dalam memaksimalkan upaya-upaya pencegahan korupsi dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismw (KKN)

Selama 1 pekan kedepan, hingga Jumat 29 Maret 2019. Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, baik dari Pencegahan dan Penindakan akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi di daerah, diantaranya: Kepolisian Daerah, BPKP, Kakanwil DJP, BMD, dan beberapa pemerintah Kota di Pemprov Kepulauan Riau

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan seluruh instansi dalam upaya perbaikan di Kepulauan Riau.

KPK akan lebih aktif mendatangi daerah-daerah untuk memastikan program pencegahan benar2 dilaksanakan. Belajar dari peristiwa sebelumnya, komitmen setengah hati sejumlah Pimpinan daerah kami harap tidak terjadi kembali. 

Jangan sampai di depan KPK bicara berkomitmen melakukan perbaikan sistem dan pencegahan, namun di belakang melakukan hal2 transaksional seperti suap. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting, khususnya untuk melakukan pengawasan. Karena jika korupsi terjadi di Kepri maka tentu masyarakatlah yang dirugikan.

KPK secara paralel, tim ditugaskan di 2 provinsi untuk lakukan evaluasi pencegahan korupsi terpadu, yaitu: Maluku dan Kepri.***

 

 

 

Sumber : Humas KPK RI

---