Heran, Kata KPK Harusnya PAD BATAM Dua Kali Lipat, Bukan Hanya Rp1,1 Triliun

By Redaksi SR 28 Nov 2018, 16:15:22 WIB Nasional
Heran, Kata KPK Harusnya PAD BATAM Dua Kali Lipat, Bukan Hanya Rp1,1 Triliun

Keterangan Gambar : (Ilustrasi/Internet)


 

BATAM (SUARARAYA.COM)-KPK menyatakan semestinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, Kepulauan Riau pada 2017 mencapai Rp 2 triliun. Namun yang berhasil dikumpulkan Pemkot Batam hanya Rp 1,1 triliun.

"Rp 1,1 triliun yang diterima Pemkot Batam, perhitungan kami, harusnya bisa sampai Rp 2 triliun," kata Pimpinan KPK Basaria Panjaitan di Batam, Rabu (28/11/2018).

Hampir setengah potensi PAD Batam tidak dapat diserap pemerintah daerah. Padahal, semestinya dana sebanyak itu bisa digunakan pemerintah untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Basaria enggan menduga, mengapa 50 persen potensi PAD tidak dapat diraup Pemkot beberapa tahun lalu. Sebaliknya, ia mengajak semua pihak optimsitis untuk melakukan perbaikan agar semakin banyak PAD yang dikumpulkan.

"Kenapa, tentu akan susah kalau mencari yang lalu. Kita buat baru dengan harapan bisa transparan. Dengan perbaikan sistem berbasis teknologi, dan dihubungkan dengan bank daerah. Supaya transparan, pemasukan terpantau, berapa jumlahnya setiap saat," kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah membenarkan hilangnya potensi PAD hingga Rp 900 miliar pada 2017.

"Itu justru menjadi tantangan bagi kami untuk melakukan pengawasan," ujar Raja Azman.

Mulai tahun ini Pemkot Batam menerapkan pengelolaan pajak menggunakan sistem dalam jaringan. Mesin perekam data transaksi (taping box) dipasang di tempat usaha wajib pajak. Alat itu langsung terhubung ke komputer di Kantor BP2RD secara langsung, dalam waktu yang sama.

Ia optimistis, dengan alat itu, maka potensi pajak yang hilang dapat diminimalkan, agar PAD meningkat.

"Kami berharap dengan 'support' teknologi, potensi bisa optimal. Yang disebut KPK tadi justru menjadi tantangan, untuk Batam lebih baik," tuturnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam memastikan penggunaan "tapping box" tidak akan merugikan wajib pajak. Tidak ada biaya tambahan yang diberlakukan pemerintah.

"Tapping tidak merubah, hanya ingin mengetahui transaksi," kata dia.***








 

Sumber : antaranews.com/detik.com




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment