Rapat Paripurna LKPJ Gubri 2017 Selesai, DPRD Riau Berikan Catatan

By Redaksi SR 23 Apr 2018, 22:03:50 WIB Advertorial
Rapat Paripurna LKPJ Gubri 2017 Selesai, DPRD Riau Berikan Catatan

PELAKSANAAN Rapat Paripurna tentang penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ Gubernur Riau tahun 2017 dilaksanakan Senin (23/4/2018).

Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan Kordias Pasaribu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, anggota DPRD Riau, dan kepala dinas maupun badan dilingkungan Pemprov Riau.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Septina Primawati tersebut, pansus menyampaikan beberapa hal terhadap laporan LKPJ Gubernur Riau.

Juru Bicara Pansus DPRD Riau, H Mansyur dari Partai Keadilan Sosial (PKS), mengatakan tim Pansus sudah menyelesaikan pembahasan sesuai dengan batas waktu ditentukan badan anggaran.

Mansyur juga menyebutkan, bahwa LKPJ ini merupakan hasil kerja Pemprov Riau selama satu tahun anggaran yang disampaikan ke DPRD. 

"DPRD Riau juga akan memberikan rekomendasi dan perbaikan,"jelasnya.

Beberapa hal yang menjadi catatan bagi Pansus pada LKPJ 2017 ini antara lain soal realisasi, pendapatan dan belanja daerah. Mansyur mengatakan pansus menilai kinerja pada tahun 2017 lalu kurang memuaskan dan cenderung mengalami penurunan.

Dengan ini, kata Mansyur, menyampaikan beberapa rekomendasi atas laporan keterangan keuangan Gubernur Riau terkait Sisa belanja gaji pegawai sebesar Rp388 miliar agar  tidak terulang kembali.

Pansus LKPJ, sambungnya, menemukan kelebihan belanja untuk gaji pegawai Pemprov Riau sebesar Rp338 miliar pada tahun 2017 lalu. 

Diketahui anggaran belanja gaji pegawai dalam APBD 2017 sebesar Rp. 2,3 triliun. Ternyata yang terserap hanya Rp1,9 triliun saja. Jadi kesalahan ini jangan sampai terulang kembali.

Jadi, dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kelebihan anggaran itu direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas derah.

Bukan hanya itu, Pansus juga menyoroti Dana Silpa APBD 2017 yang cukup besar yakni Rp1,089 triliun Insentif Daerah dari Pusat. Ada sembilan sektor yang tidak tercapai pada sektor yang dinilai pusat. Akibat minimnya aliran APBN, akan berdampak sulitnya Riau mencapai target di tahun selanjutnya.

"Karena ini juga akan membuat kita untuk melakukan rasionalisasi APBD. Untuk itu kita minta Pemprov cermat agar mendahulukan program yang bersentuhan dengan orang banyak,"jelasnya.

Selain itu, dalam Rapat Paripurna ini juga diminta aset-aset Pemprov yang dikuasai orang ketiga agar dipungut dengan sistem sewa. Termasuk juga dengan rumah dinas, serta tanah. 

"Kita juga minta pengelolaan Mess Riau di Jakarta agar dikaji ulang,"jelasnya.

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menambahkan, pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2017 didasari dengan kesepakatan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau.

Maka dari itu rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD Riau itu akan dijadikan landasan untuk menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang.

Usai penyampai tanggapan pemerintah derah tersebut, paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Riau 2017, acara ditutup dengan menyerahkan laporan.(adv/MK)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment