Perusahaan Pembiayaan (Leasing) WAJIB Lakukan Pendaftaran FIDUSIA, Debitur Harus JELI

By Redaksi SR 09 Sep 2019, 14:54:39 WIB Ekonomi
Perusahaan Pembiayaan (Leasing) WAJIB Lakukan Pendaftaran FIDUSIA, Debitur Harus JELI

Keterangan Gambar : (Ilustrasi/internet)


JAKARTA (SUARARAYA.COM)-Pada tanggal 7 Agustus 2012, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”).

Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“PMK”).

Tampaknya, Pemerintah semakin membenahi perangkat hukum kegiatan usaha pembiayaan (financing) di Indonesia. Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan pengetatan terhadap penentuan pembayaran uang muka. 

Sekarang, Pemerintah menetapkan kewajiban terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Kelihatannya, PMK ini terbit karena banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Alasannya, mungkin untuk menghemat biaya.

Selanjutnya, PMK juga mengatur bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berlaku bagi (i) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau (ii) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Sebelum sertifikat jaminan fidusia diterima oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.

Lebih jauh, PMK juga mengatur bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Apabila perusahaan pembiayaan tidak mengikuti ketentuan di dalam PMK, maka perusahaan pembiayaan dapat dikenai sanksi berupa (i) peringatan, (ii) pembekuan kegiatan usaha, dan (iii) pencabutan izin usaha. Ketentuan sanksi menunjukkan bahwa PMK secara ketat mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. 

Hal ini sesuai dengan UU Jaminan Fidusia dan secara tidak langsung untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Yang perlu dicatat ialah PMK ini baru berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkannya. Oleh karena itu, secara perhitungan, PMK berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012. 

Perusahaan pembiayaan masih mempunyai waktu untuk membenahi sistem internal mereka sehingga sesuai dengan ketentuan PMK.***

 

 

 

Sumber: ojk.go.id




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment