Melihat Aset Rampasan AKIL MUKHTAR Senilai Rp764,5 Miliar, KPK Optimalkan \"Sitaan\" Untuk Negara

By Redaksi SR 07 Mar 2019, 20:08:55 WIB Nasional
Melihat Aset Rampasan AKIL MUKHTAR Senilai Rp764,5 Miliar, KPK Optimalkan \"Sitaan\" Untuk Negara

JAKARTA (SUARARAYA.COM)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan beberapa aset hasil rampasan dari perkara tindak pidana korupsi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, di kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Selasa (05/03).

Total aset yang diserahkan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini bernilai Rp764,5 milyar. Aset berbentuk sebidang tanah seluas 305 m2 dan bangunan di atasnya seluas 133 m2 dengan nilai masing-masing Rp664,6 milyar dan Rp99,9 milyar. Tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Parit Tokaya, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan barang rampasan milik terpidana M. Akil Mochtar.

“Penetapan Status Penggunaan ini merupakan salah satu bentuk usaha pemulihan aset yang dilakukan KPK, yaitu dengan mengoptimalkan pengembalian aset ke negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” ujar Firli, Deputi Penindakan KPK.

Dalam sambutannya, Firli mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak selalu menangkap dan memenjarakan koruptor. Selama ini KPK juga fokus terhadap asset recovery. Aset yang diserahkan melalui mekanisme PSP itu juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut Firli mengatakan bahwa Penetapan Status Penggunaan (PSP), didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.8 Tahun 2018.  Penyerahan barang rampasan Negara dari KPK ke KPKNL Pontianak ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi KPK dalam pengelolaan barang rampasan negara yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

Firli menyerahkan secara langsung barang rampasan milik negara tersebut kepada Kepala KPKNL Agus Hari Widodo. Prosesi serah terima dihadiri oleh Pelaksana Tugas Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Titik Utami, dan Kepala Kantor DJKN Pontianak Edih Mulyadi.

Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigjen Pol Sri Handayani.***

 

 

 


Sumber : Humas KPK RI




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment