KPK Temukan 3 BUMD Tak Berkontribusi PAD, 4,9 juta m2 aset Pemda Belum Bersertifikat

By Redaksi SR 27 Mar 2019, 12:00:58 WIB Nasional
KPK Temukan 3 BUMD Tak Berkontribusi PAD, 4,9 juta m2 aset Pemda Belum Bersertifikat


TANJUNGPINANG (SUARARAYA.COM)Hingga hari ketiga di Provinsi Kepulauan Riau, KPK temukan banyak hal dari hasil koordinasi dengan berbagai instansi di Provinsi, Kab. dan Kota di Kepri. 

Selasa 26 Marer 2019 setelah pagi hari melakukan Rakor di Kantor Gubernur dg para Bupati, Walikota dan pimpinan DPRD setempat, siang Pk14.00 -16.30 WIB, KPK lakukan monitoring dan evaluasi Tata Kelola BUMD & Pengelolaan Barang Milik daerah dengan BPKAD dan Biro Perekonomian Provinsi Kepri. 

Berikut beberapa catatan yang ditemukan:
1. Ditemukan dari *3 BUMD tidak berkontribusi terhadad PAD* dan laporan keuangan tidak teraudit sejak 2013, namum pemerintah daerah masih melakukan penyertaan modal.
2. Terhadap 27 kendaraan yang di pinjam pakaikan ke yayasan dan lsm, serta 19 masih dikuasai oleh eks pejabat yang menurut peraturan tidak di perbolehkan.
3. Proses penyelesaian sertifikasi tanah-tanah pemda sedang dilakukan. 

Data total aset tanah pemda: 10,96 juta meter2. Tanah yang telah bersertifikat: 5,1 juta m2, sedangkan yang *belum bersertifikat: 4,95 m2.*

Untuk penyelesaian hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri sudah melakukan kerja sama dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se Provinsi Kepri dengan target penyelesaian 2020.

Terkait 2 permasalahan awal, Korsupgah KPK, meminta tindaklanjut sbb:
1. Mendorong kajian tentang efisiensi BUMD dan meyusun time line penyelesaian pembenahan BUMD. 
2. Terkait Pengelolaan Aset, KPK mendorong agar pemda menarik aset-aset daerah termasuk kendaraan yang dikuasi oleh pihak2 yang tidak berhak

KPK akan terus memonitor rekomendasi yang disampaikan tersebut, dan kami juga *mengajak masyarakat, termasuk kampus dan media di Kepri untuk terlibat dalam upaya perbaikan ini*. Salah satunya dengan mengawasi penerapan rencana aksi dan memberikan masukan2 yang konstruktif. Hal sebaliknya, kami harap pihak Pemerintah daerah juga terbuka pada publik. Karena salah satu elemen inti dari reformasi birokrasi adalah keterbukaan dan akuntabilitas pada publik.

Sore harinya, mulai Pk17.00 KPK langsung menuju kantor Kejati Kepri untuk melakukan mengajak keterlibatan Kejati dalam upaya perbaikan di Kepri, sekaligus sebagai bagian dari upaya terintegrasinya fungsi Korsup Penindakan dan Pencegahan beberapa hal relevan dg kebutuhan dukungan penanganan perkara juga dibicarakan.

Sedangkan hari ini, 27 Maret 2019 mulai Pkl 09.00 WIB, tim KPK teragendakan Rakor evaluasi dengan Walikota Tanjung Pinang dan jajarannya, kemudian dilanjutkan identifikasi problem pengelolaan aset daerah di Tanjung Pinang Dilanjutkan koordinasi dengan Kakanwil BPN provinsi Kepri. Pada sore hari, tim akan langsung menyebrang ke Batam untuk persiapan agenda berikutnya.

Salah satu poin yang menjadi konsern KPK di beberapa daerah adalah ttg penerimaan daerah dan penertiban aset2 daerah, terutama dari aspek kepastian hukum. Hal ini penting kareja cukup banyak temuan aset daerah yang belum disertifikasi sehingga rentan digelapkan oleh pihak lain. 

KPK sangat berharap pihak Pemda di Kepri serius melakukan perbaikan ke dalam. Jangan setengah hati, karena dr sejumlah daerah yang tidak serius melakukan perbaikan dan kepala daerahnya masih melakukan korupsi, maka tim Penindakan KPK tetap memproses jika terdapat korupsi. KPK sangat berharap, apa yang dilakukan ini bermanfaat bagi masyarakat Kepri.***

 

 

 

 

Sumber : Humas KPK RI




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment