Kepatuhan LHKPN di Kepri masih Rendah

By Redaksi SR 27 Mar 2019, 11:53:59 WIB Nasional
Kepatuhan LHKPN di Kepri masih Rendah


TANJUNGPINANG (SUARARAYA.COM)-Di hari kedua kegiatan Tim Korwil KPK di Kepri, Selasa 26 Maret 2019 digelar Rapat Evaluasi program Pencegahan di lingkungan Kepulauan Riau. Rapat yang dilakukan di Kantor Gubernyr ini akan dihadiri oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD se Kepulaian Riau.

Dalam kegiatan ini untuk kepatuhan pelaporan LHKPN juga menjadi sorotan, karena per pertengahan Maret 2019 ini tingkat kepatuhan total se wilayah Kepulauan Riau masih rendah yaitu 41,11% atau 3.662 PN belum melaporkan kekayaannya. 

Jika dibanding, eksekusif dan legislatif, kepatuhN legislatif sangat rendah yaitu 13,54%. Kami harap menjelang 31 Maret 2019 ini para PN segera melaporkan kekayaannya.

Selain itu masih terdapat tingkat kepatuhan DPRD 0%, yaitu: Kota Batam, Kabupaten Linggga dan Kabupaten Natuna.

Sementara itu pada Senin, 25 Maret 2019, sebagaimana diinformasikan kemarin, pada hari pertama, KPK juga mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjung Pinang. 

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPPRD, Kepala Bapenda, dan pejabat terkait dari Kota Tanjung Pinang & Kab. Bintan. Selain itu Pimpinan Divisi & Kepala Cabang Bank Riau Kepri Tanjung Pinang juga hadir untuk memahami bersama evaluasi program optimalisasi penerimaan daerah (OPD) untuk pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, parkir). 

Dalam progressnya diketahui bahwa:
1. pengadaan barang dan jasa alat *perekam transaksi online* akan selesai pada bulan April utk wilayah kepri (wilayah potensial pajak: bintan, batam, tanjung pinang) shg operasional pajak online sgr bisa berjalan

2. KPK menegaskan bahwa kepemilikan program OPD adalah pemda. Oleh karena itu, pemda harus bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kpd wajib pajak, serta memimpin dan mengkoordinasikan pemasangan alat perekam transaksi, memonitor dan menyelesaikan masalah operasional di lapangan, melakukan rekonsiliasi nilai pajak berdasarkan target dan realisasi online, pelaksanaan realisasi pembayaran  pajak daerah oleh wajib pajak.

3. Progress penerapan pajak online pada 11 jenis pajak daerah dan transaksi non tunai

Sebagaimana disampaikan oleh *Koordinator Wilayah Korsupgah KPK di Kepri, Adlinsyah M Nasution*, untuk meningkatkan pendapatan daerah secara akuntabel, *KPK mendorong penggunaan alat perekaman transaksi online*, sehingga seluruh penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir bisa lebih maksimal. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga nanti hasilnya dirasakan masyarakat setempat. Sekaligus dapat menutup ruang penyelewengan pajak daerah tsb krn data tercatat scr elektronik.

Pada rapat evaluasi kali ini telah disepakati juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak terkait untuk percepatan program. Dalam kegiatan kali ini KPK yang diwakili oleh Adlinsyah M Nasution (Koordinator Wilayah Korsupgah KPK)  berharap bahwa dengan adanya program ini bisa memperkecil peluang kebocoran dari sisi penerimaan keuangan daerah dan tentunya dengan peningkatan PAD hasilnya bisa dipergunakan untuk membangun daerah dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas.***

 

 

 

 

Sumber : Humas KPK RI




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment